BOROKO– Beberapa waktu lalu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Bolmong Utara menolak melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun 2018 dengan alasan batas waktu pembahasan yang sudah habis. Dengan demikian APBD-Perubahan terancam tidak di sepakati oleh TAPD dan DPRD Bolmut, dan terancam batal untuk disahkan.
Namun demikian, DPRD Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut) komitmen terus akan melanjutkan Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun 2018, setelah pihak DPRD mendatangi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
“Kami telah melakukan pertemuan dengan pihak Pemerintah Provinsi Sulut dan hasilnya Pemkab dan DPRD dimintakan untuk duduk bersama terkait hal tersebut” ujar Wakil Ketua DPRD Bolmut Abdul Eba Nani.
Eba juga mengatakan, “Hasil terkonfirmasi DPRD Bolmut di Pemprov Sulut, kami sangat menyayangkan bahwa keterlambatan disebabkan lambatnya pembahasan ditingkat DPRD Bolmut, sehingga Pemkab memutuskan untuk menghentikan pembahasan, namun kami tidak akan menyalahkan siapa – siapa terkait hal ini,” jelasnya.
Dia pun mengungkapkan, alasan pembatalan usulan Ranperda yang tiba tiba – tiba dibatalkan dengan alasan terlambat namun tidak disertai dengan surat resmi oleh pihak Pemkab Bolmut itu lah sehingga pihak DPRD memutusakan akan terus melakukan pembahasan Ranperda APBD Perubahan tahun 2018
Senada, Ketua DPRD Bolmut, Saiful Ambarak menambahkan, tidak ada alasan Pemkab Bolmut membatalkan pembahasan Ranperda APBD Perubahan tahun 2018, karena pihaknya akan terus melakukan pembahasan, sehingga tidak ada alasan bagi Pemkab tidak memasukkan Ranperda APBD Perubahan untuk dilakukan pembahasan.
“Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan Pemkab enggan memasukkan draft Ranperda maka pihak DPRD Bolmut akan membentuk Panitia khusus (Pansus) untuk mengetahui dimana letak permasalahan keterlambatan Pembahasan APBD-P 2018 ini,” jelasnya.
Ambarak pun mengungkapkan, bahwa dalam penyusunan APBD rancangan KUA-PPAS Perubahan seharusnya disampaikan oleh pihak ekskutif minggu ke dua bulan juni, namun yang terjadi saat ini Rancangan KUA-PPAS itu disampaikan tanggal 19 september 2018 dan disampaikan oleh Pelaksana Harian (PLh) Bupati yang jelas – jelas tidak boleh melakukan penanda tanganan sehingga tidak bisa ditindak lanjuti oleh DPRD untuk melaksanakan pembahasan.
“Keterlambatan ini hampir setiap tahun terjadi namun menjadi pertanyaan, kenapa nanti tahun ini pemkab melakukan penghentian pembahasan dengan alasan seperti itu, maka dengan semangat masyarakat Bolmut apabila terjadi kebuntuan maka pihak DPRD akan membentuk pansus agar akan kelihatan jelas siapa yang lalai dan bertanggung jawab terkait keterlambatan pembahasan APBD Perubahan ini,” Tegas Ketua DPRD Bolmut itu.
Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Bolmut, Dr. Asripan Nani mengatakan, bahwa pihak Pemkab Bolmut akan melanjutkan pembahasan menunggu hasil perkembangan konsultasi DPRD Bolmut di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
“Lanjut atau tidak akan dilanjutkannya pembahasan APBD Perubahan menunggu hasil konsultasi DPRD Bolmut di Pemprov Sulut,” jelas Asripan. (Vid)
