JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menyusun peta risiko investasi untuk membantu perusahaan menentukan sektor industri yang sesuai dengan profil risiko perusahaannya. Menurut dia, pada saat yang sama, Kementerian BUMN mereformasi BUMN sekaligus membatasinya, agar tidak memasuki seluruh lini bisnis.
“Dengan demikian akan terbuka ruang lebih besar bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur atau bidang lain,” kata dia melalui akun Instagram Sabtu (13/6/2020).
Dia menuturkan pemerintah melakukan berbagai langkah untuk menangani pandemi, seperti respon cepat (berupa stimulus fiskal) maupun langkah reformasi yang lebih fundamental. “Di sektor kesehatan, Pemerintah tak hanya menaikkan anggaran kesehatan,” kata dia.
Perbaikan ekosistem layanan kesehatan digulirkan secara komprehensif dari sisi supply side, demand side, cakupan kesehatan universal (universal health coverage), sistem layanan, termasuk yang berkaitan dengan Pemda. Pandemi, kata dia, menjadi momentum untuk melakukan reformasi di berbagai sektor seperti infrastruktur digital, kesehatan, jaminan sosial, dan investasi.
“Pemerintah berkomitmen melanjutkan investasi di bidang infrastruktur, khususnya yang berbasis teknologi digital,” ujarnya.
Berbagai sektor dirombak, seiring penyusunan kebijakan yang ramah investasi dan mendukung rantai pasokan global (global supply chain). Saat ini, banyak perusahaan global sedang meninjau ulang global supply chain mereka.
“Indonesia sangat berpeluang memanfaatkan kesempatan ini, mengingat potensi ekonomi kita yang sangat besar,” kata dia.
Di masa pandemi ini, kata dia, penggunaan layanan digital meroket. Objek pajak pun semakin bergeser ke ranah digital. “Ditjen Pajak terus berkonsultasi dengan OECD, demi kebijakan perpajakan yang adil dan tidak diskriminatif,” ujar Sri Mulyani.(*)
