KRONIK TOTABUAN — Distribusi ratusan ribu logistik Pemilu menjadi perhatian serius Bawaslu Sulawesi Utara (Sulut). Diketahui, saat ini pendistribusian logistik sudah mulai dilakukan KPU.
Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Partisipatif Bersama Media dan Masyarakat pada Tahapan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2024 di Provinsi Sulawesi Utara, Komisioner Bawaslu Sulut, Zulkifli Densi, mengungkapkan tahapan penditribusian logistik Pemilu sudah mulai dilakukan
“Pihak Kami sudah mengawasi pergerakannya bahkan semenjak dari proses produksi dan mengawal terus hingga pendistribusiannya,” ucap Zulkifli, Minggu, 17 Desember 2023 bertempat di Swiss-bell Hotel Maleosan, Manado
Zulkifli menerangkan bahwa rincian logistik yang dimaksud adalah 32.960 bilik suara, 35.518 kotak suara, 10.928 botol tinta, 263.243 segel dan 214.240 segel plastik.
“Sebelumnya pihak kami juga sudah mengunjungi produsen logistik Pemilu yang rata-rata berada di Pulau Jawa, pengawasan dilakukan pada jalur-jalur yang akan dilalui dalam proses distribusi. Dimulai dari pelabuhan hingga ke gudang penyimpanan,” jelasnya.
Sementara itu, Akademisi Universitas Negeri Manado (Unima), Johny Taroreh, mengatakan bahwa tugas pengawasan Bawaslu dalam pendistribusian dan secara umum proses penyelenggaraan Pemilu serta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 cukup berat.
“Alasannya Bawaslu terbatas personil, dimana mereka (Bawaslu Provinsi) yang notabene hanya berlima harus mengawasi dalam cakupan yang luas sekalipun punya juga komisioner di kabupaten/kota yang jumlahnya hanya 3 orang,” cetus Johny, saat memberikan materi di kegiatan tersebut.
Menurut Jhony, perlunya pengawasan distribusi logistik adalah persoalan krusial mengingat hal itu menjadi salah satu instrumen penanda kesuksesan Pemilu tahun depan.
“Tetapi Bawaslu sendiri memiliki kewenangan istimewa karena keputusan terkait temuan pelanggaran sifatnya final dan mengikat hingga di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), sesuai amanat perundangan,” lanjutnya
Dalam kesempatan tersebut, Johny mengungkapkan bahwa ada beberapa potensi pelanggaran dalam pendistribusian logistik ini.
“Antara lain, basis data perencanaan pengadaan logistik tidak akurat. Relevansinya pada jumlah logistik yang akan digunakan pemilih. Potensi lain adalah keamanan gudang penyimpanan logistik tersebut,” terangnya
Johny juga menekankan peran media yang penting untuk berpartisipasi dalam pengawasan.
“Media ikut mengawasi sehingga kita bersama mewujudkan Pemilu yang jujur dan bersih,” pungkasnya.(Rto)
