BOLSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Rabu (25/11/2020), melaksanakan paripurna penetapan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 bertempat di ruang paripurna gedung DPRD.
Dipimpin langsung Ketua DPRD Bolsel Ir Arifin Olii dan dihadiri Pjs Bupati Praseno Hadi, Sekda Marzanzius Arvan Ohy SSTP, para asisten, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Camat, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Bolsel, serta Anggota DPRD. Paripurna dilaksanakan dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bolsel, Zulkarnain Kamaru SAg, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang dilaksanakan tim Banggar dan TAPD pada Selasa (24/11/2020).
Masing-masing fraksi melalui juru bicaranya, memberikan pandangan akhir terkait rancangan APBD tahun 2021 tahap II. Seluruh fraksi yang hadir, menerima dan menyetujui ranperda APBD tahun 2021 tahap II untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
“Kami menerima dan menyetujui rancangan APBD tahun 2021 tahap II untuk ditetapkan menjadi perda dan kami mendukung upaya pemda bolsel untuk terus melanjutkan pembangunan demi kemajuan daera,” ujar juru bicara fraksi PKB.
Usai pemandangan fraksi, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan rencana peraturan daerah tentang APBD 2021 yang dilakukan oleh Pjs Bupati Bolsel Praseno Hadi dan Ketua DPRD Arifin Olii.
“Pemerintah daerah adalah bupati beserta jajarannya dan DPRD beserta anggotanya. Proses APBD melambangkan sinergitas bersama aparat, bupati dan DPRD,” kata Pjs Bupati Praseno Hadi saat menyampaikan sambutan.
Dia berharap, hubungan eksekutif dan legislatif di Bolsel dapat terjalin baik demi mewujudkan cita-cita bersama untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.
“Saya berharap agar selalu terjadi komunikasi yang efektif dan bagus karena masing-masing mempunyai satu tujuan yaitu mensejahterakan rakyat, dan melaksanakan undang-undang yang memagari kita semua dalam konteks pemerintahan,” katanya.
Selain itu, menurut Praseno Hadi, peran dalam upaya optimalisasi anggaran, juga penting dilakukan.
“Untuk itu, diperlukan kesepahan antara pihak eksekutif dan legislatif tentang pentinya melakukan optimalisasi pemanfaatan anggaran dengan baik,” tandasnya. (advertorial)
