Berita Nasional

Mengaku Tidak Tahu Apa-apa, Nurdin Abdullah Ikhlas Dijadikan Tersangka

Mengaku Tidak Tahu Apa-apa, Nurdin Abdullah Ikhlas Dijadikan Tersangka
Nurdin Abdullah dihadirkan KPK dalam konferensi pers setelah ditetapkan sebagai tersangka. (f: internet)

JAKARTA– Usai ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada warganya.

KPK menetapkan Nurdin Abdullah sebagai tersangka atas dugaan menerima suap terkait sejumlah proyek infrastruktur di Sulsel.

“Saya mohon maaf,” ujar Nurdin Abdullah kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (28/2/2021).

Nurdin Abdullah mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya praktik suap tersebut. Karena menurutnya, apa yang dilakukan Edy Rahmat selaku Sekretaris Dinas PU dan Tata Ruang Pemprov Sulsel, sama sekali di luar pengetahuannya.

Baca Juga: Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Terjaring OTT KPK, Ini Daftar Kekayaannya

“Saya ikhlas menjalani proses hukum. Tidak tahu apa-apa kita, ternyata si Edy itu melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saya. Sama sekali tidak tahu. Demi Allah, Demi Allah,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Edy Rahmat yang merupakan Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan.

Sementara itu, tersangka pemberi suap yakni Agung Sucipto yang merupakan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB).

Nurdin Abdullah diduga menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Agung Sucipto melalui Edy Rahmat.

Tak hanya suap rupanya, Nurdin Abdullah juga diduga menerima gratifikasi dengan total nilai Rp3,4 miliar.

Diduga suap tersebut diberikan guna memastikan agar Agung Sucipto bisa mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di tahun 2021.

Atas perbuatannya sebagai penerima suap tersebut, Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.(*)

To Top