MANADO, kroniktotabuan.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama seluruh bupati/wali kota dan pimpinan DPRD se-Sulut, di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur, Senin, 29 September 2025. Rakor dipimpin Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Viktor Mailangkay.
Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Gallang, dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakor dilaksanakan menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor S-62/PK/2025 tentang penyampaian rancangan alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2026.
Tahlis menjelaskan, ada empat poin penting dalam Rakor ini. Pertama Adalah menyelaraskan kebijakan pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan agar dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat bersinergi untuk mendukung pencapaian sasaran nasional.
“Yang kedua, kebijakan alokasi penggunaan dana transfer ke daerah, serta APBD kabupaten/kota melalui dana desa tahun 2026 agar tepat sasaran. Ketiga, setiap daerah mempercepat dan mengoptimalkan realisasi belanja daerah tahun 2025 dengan tetap menjaga kualitas, akuntabilitas dan dampak nyata bagi masyarakat.”
“Kemudian yang terakhir agar penyusunan APBD 2026 responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemenuhan urusan wajib mandatory spending dan standar pelayanan yang minimal,” jelas Tahlis.
Sementara itu, Gubernur Sulut Yulius Selvanus dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBD 2026. Sebab menurut YSK, dana transfer daerah (TKD) akan ada pengurangan.
“Setiap kepala daerah diminta kreatif dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah, memperkuat BUMD, serta memanfaatkan dana desa secara tepat sasaran,” kata Gubernur Yulius.
Selain itu, Gubernur Yulius menyampaikan bahwa ada delapan agenda prioritas nasional yang harus diperhatikan. Mulai dari ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, hingga akselerasi investasi dan perdagangan global.
“Pentingnya kegiatan ini untuk dijadikan sebagai wadah saling berdiskusi, berkomunikasi dan bertukar gagasan. Saya juga berharap akan lahir langkah atraktif, cerdas dan terukur untuk menjawab tantangan pembangunan yang ada di setiap pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota,” pungkasnya. (Chipta Molanu)
