Penundaan Pilkada Akibat Covid-19, Pemda Tunggu Perppu Pengembalian Dana Hibah dari Penyelenggara
BOLSEL – Pandemi Covid-19 menjadi penyebab ditundanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Indonesia. Terkait dengan penundaan itu, dana hibah daerah kepada penyelenggara dipastikan harus dikembalikan pada kas daerah.
Sekretaris Daerah Bolsel Marzanzius Arvan Ohy mengatakan, untuk pengembalian dana hibah, pemerintah daerah masih menunggu Perppu. “Nanti ada mekanisme penghitungan penggunaan dengan melibatkan dari BPKP dan Inspektorat,” kata Sekda Jumat (03/4/2020).
Dijelaskan, pencairan dana hibah tahap satu sudah dilakukan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Kalu Bolsel yang belum di transfer untuk dana hibah itu yakni dana pengamanan. Baik untuk Polres maupun Kodim sebesar Rp3,5 miliar,” terangnya.
Sedangkan untuk KPU dan Bawaslu, sudah ada permintaan tahap 1 dan sudah dicairkan.
“Untuk KPU berjumlah Rp6,1 miliar, sedangkan Bawaslu Rp2,7 milir lebih. Yang belum dicairkan untuk KPU berjumlah Rp9,150 miliar dan Bawaslu Rp4,109 miliar. Kita berharap semua kendala ini segera teratasi sehingga kegiatan yang direncanakan pada tahun ini akan berjalan,” harapnya.
Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Fijay Bumolo mengatakan, soal rumor penundaan pilkada serentak, KPU Bolsel belum menerima surat resmi dari KPU RI.
“Soal penundaan kita belum menerima surat resmi dari KPU RI. Meski sudah ada rapat KPU RI dengan DPR RI saat pertemuan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian,” kata Fijey.
Dilanjutkannya, rapat bersama itu, belum ada keputusan resmi. Sebab hingga kini belum ada surat resmi yang diterima. Hanya ada, beberapa opsi yang muncul soal pelaksanaaan Pilkada.
“Ada tiga opsi dari petemuan tersebut, apakah Pilkada dilaksanakan pada 9 Desember 2020, opsi kedua 17 Maret 2021 atau opsi ketiga dilaksanakan 29 September 2021. Nah, tiga opsi itu, hingga kini belum ada keputusan,” terangnya.
Dikatakannya lagi, KPU Bolsel akan tetap patuh terhadap intruksi serta keputusan yang ada. Apalagi dalam menghadapi penanganan pencegahan Covid 19, sehingga perlu untuk ketetapan dan itu menjadi dasar KPU untuk melakukan pengembalian dana hibah.
“Jika memang sudah ada keputusan resmi, tentu KPU Bolsel akan menghitung berapa dana yang belum terpakai untuk dikembalikan ke kas daerah,” jelasnya.
Dituturkannya, pengembalian dana yang belum dipakai nantinya akan direalokasi untuk penanganan Covid-19. Sementara ini, dari anggaran sebesar Rp16 miliar itu. KPU Bolsel baru mendapatkan dana sebesar Rp6 miliar pada tahap pertama pencairan.
“Tahap pertama 2019 itu Rp6 miliar dan selebihnya belum. Yang sudah kita kelola itu kurang lebih sekitar Rp6 miliaran,” tuturnya.
Dikatakannya lagi, jika anggaran tersebut, suudah dipakai untuk membiayai beberapa tahapan Pilkada. Salah satunya, digunakan untuk beberapa kali sosialisasi dan penyelenggaraan-penyelenggaraan lain, meskipun calon perseorangan di Bolsel tidak ada namun setiap hari KPU buka layanan.
“Jadi intinya secara resmi KPU Bolsel masih menunggu surat resmi dari KPU RI. Apa saja yang perlu dilakukan saat ini,” tukasnya. (ahr)
