MANADO– Heboh rapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di MInahasa Selatan (Minsel) bubar, karena pandamping mengarahkan penerima untuk mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) tertentu sampai ke ‘telinga’ Bawaslu Sulut.
Kenly Poluan, Komisioner Bidang Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), saat dihubungi mengatakan belum mengetahui hal tersebut dan nanti akan langsung menghubungi Bawaslu Minsel.
“PKH itu memang tidak boleh digunakan untuk penggalangan untuk mendukung salah satu Paslon tertentu,” kata Kenly, Minggu (22/11/2020).
Kenly menegaskan, nanti kalau memang didapati ada penyalahgunaan, akan ada aturan dan akan diproses sesuai aturan.
“Karena sudah mendapat informasi akan langsung menghubungi Bawaslu Minsel. Kalau ada terbukti melanggar akan melihat siapa atasannya dan dari hasil tersebut akan juga disampaikan ke kementerian sosial,” tambahnya.
Bagi Kenly, sikap Bawaslu dengan adanya informasi ini akan di jadikan informasi awal, dan sesuai mekanisme di internal akan lakukan infestigasi.
“Karena ini masuk ke Bawaslu provinsi maka akan kami koordinasikan dengan Bawaslu Minsel untuk investigasinya lebih lanjut,” tutupnya
