Bupati Bolsel Pimpin Apel Korpri, Ingatkan ASN Jauhi Judi Online dan Pinjol
BOLSEL, kroniktotabuan.com – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru bersama Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid memimpin Apel Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang dirangkaikan dengan Apel Siaga Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Apel Kantor BKPSDM Bolsel, Rabu (17/6/2026).
Dalam arahannya, Bupati Iskandar menegaskan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Ia menjelaskan, sensus yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 tahun sekali tersebut berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Agustus 2026.
Untuk Kabupaten Bolsel, pendataan lapangan secara door to door telah dimulai pada 15 Juni 2026 dengan melibatkan 68 Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan 10 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML).
“Sensus Ekonomi memiliki peran strategis dalam memperbarui data dan informasi struktur perekonomian daerah. Data yang akurat akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” ujar Iskandar.
Bupati mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas.
Selain membahas Sensus Ekonomi, Iskandar juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bolsel agar menerapkan pola hidup sederhana dan bijak dalam mengelola keuangan.
Ia secara tegas meminta ASN menjauhi praktik judi online, pinjaman online ilegal, maupun investasi bodong. Menurutnya, pemerintah daerah tidak akan memberikan toleransi kepada ASN yang terbukti terlibat judi online.
“Jangan berharap pada judol atau pinjol. Berharaplah kepada Tuhan. Manfaatkan waktu luang untuk mencari sumber penghasilan tambahan yang halal dan produktif, seperti bertani atau mengembangkan UMKM,” tegasnya.
Bupati juga menekankan pentingnya disiplin dan etos kerja ASN. Ia mengingatkan agar pelaksanaan perjalanan dinas lebih selektif dan hanya dilakukan untuk kepentingan yang benar-benar penting serta memiliki dasar undangan resmi.
Selain itu, ASN diminta bijak menggunakan media sosial dan menghindari unggahan yang bertentangan dengan etika sebagai aparatur negara dan pelayan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bolsel, lanjutnya, akan menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan ASN serta membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Bolsel, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, serta ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. (infotorial)
