KOTAMOBAGU- Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) telah mengalokasikan dana sebesar Rp14,9 miliar untuk Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam bentuk Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap pemenuhan dan pemerataan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu di Kotamobagu.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotamobagu melalui Kepala Bidang Pelayanan Promosi SDK, Tofan Wahyudi Simbala, mengatakan dana ini berasal dari APBD tahun 2020 dan diperuntukan untuk mengakomodir sebanyak 35.521 penduduk Kotamobagu.
“Datanya sudah kami sinkronkan dengan Dinas Sosial terkait data warga kurang mampu yang layak menerima Jamkesda,” ujar Tofan, Senin (20/1/2020), di kantornya.
Tofan juga menambahkan, pihaknya menggunakan konsep Universal Health Coverage (UHC) dalam penerapan Jamkesda.
“Terdapat tiga dimensi pada UHC. Yaitu penerima manfaat pelayanan kesehatan seluruh penduduk, ketersediaan pelayanan esensial yang merata dan aksesibel, dan cakupan perlindungan kesehatan mulai dari pelayanan sederhana sampai pelayanan berbiaya mahal yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif,” jelasnya.
Nantinya warga kurang mampu yang memegang KIS tidak lagi menyetor ke BPJS Kesehatan. Dikarenakan semua sudah dicover oleh pemerintah melalui Jamkesda. (bto)
