KOTAMOBAGU– Walikota Kotamobagu, Tatong Bara, membuka pelaksanaan kegiatan uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di Kotamobagu, Rabu (14/11/2018) di Lembah Bening Resto.
Walikota Kotamobagu dalam sambutannya menyampaikan, perlindungan anak harus menjadi hal yang utama dan terutama, dalam upaya bersama untuk menyiapkan generasi penerus yang lebih unggul di kemudian hari.
“Saya juga sangat berharap, agar semua yang hadir pada pelaksanaan kegiatan uji publik ini untuk dapat memberikan saran, serta masukan atas Ranperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak, sehingga nantinya akan dapat terwujud sebuah payung hukum yang kuat, dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak,” ujar Walikota Tatong Bara.
Walikota juga menghimbau kepada para lurah, dan sangadi, serta seluruh perangkatnya untuk terus memberikan dukungan terhadap upaya perlindungan anak dari berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi, serta upaya pemenuhan hak anak.
“Saya juga akan membuat 21 indikator di setiap desa dan kelurahan, yang harus dapat diselesaikan oleh para lurah dan sangadi. Seperti tidak adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kepemilikan Kartu Identitas Anak, Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, serta kewajiban pajak,” katanya.
Sementara itu, sebelum pelaksanan kegiatan uji publik Ranperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) tersebut, juga dilaksanakan kegiatan pengukuhan Relawan / Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada kelurahan dan desa di wilayah Kotamobagu. Serta penandatangan Memorandum of Understanding (MoU), DP3A dengan Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (Posbakumadin) Cabang Sulawesi Utara, tentang penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang.
Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Anggota DPRD Kotamobagu, para pimpinan SKPD, dan para peserta yang berasal dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan LSM di Kotamobagu. (*)
