MANADO – Senin (19/10/2020) Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Utara (Bawaslu Sulut) mengadakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Kampanye Pilkada 2020 bersama Bawaslu 15 kabupaten/kota.
Dalam rakor ini Komisioner Bawaslu Sulut Mustari Humagi menjabarkan permasalahan yang dicemaskan masyarakat, yakni penyebaran virus corona (Covid-19).
Di PKPU Nomor 13 Tahun 2020 sudah dijelaskan bahwa kegiatan kampanye dibatasi.
Dalam PKPU tersebut kegiatan kampanye yang dipeebolehkan hanya kampanye virtual dan pertemuan terbatas maksimal 50 orang di dalam ruangan.
Meski begitu, hingga kini Bawaslu Sulut masih banyak menemui kampanye yang melibatkan massa lebih daei 50 orang, bahkan dilakukan di luar ruangan.
Mustari mengatakan bahwa Bawaslu tidak memiliki kewenangan menindak pelanggaran protokol kesehatan.
Pihaknya hanya bisa mengingatkan bahwa massa yang terlibat terlalu banyak sehingga menyebabkan kerumunan besar.
Hal tersebut karena penindakan merupakan ranah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak kepolisian.
“Kita hanya bisa memberikam sanksi administratif berupa rekomendasi, selebihnya polisi dan KPU. Padahal berdasarkan telegram dari Kapolri jika terjadi kerumunan berpotensi kena hukuman pidana,” ujar Mustari.
Mustari mengibaratkan KPU adalah sebuah institusi yang memiliki sebuah produk.
Bawaslu hanya bisa mengawasi proses pengolahan produk tersebut dan mengikuti regulasi dari KPU.
“Kita hanya bisa fokus ke pelanggaran seperti politik uang, penyebaran hoaks, dan kampanye hitam,” tutup Mustari.
