KOTAMOBAGU– Pemerintah di lima daerah di Bolaang Mongondow Raya (BMR) masing-masing, Kotamobagu, Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), dan Bolaang Mongondow (Bolmong), masih mempertahankan Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus mantan narapidana (Napi) kasus korupsi.
Dilansir dari tribunnnews.com Badan Kepegawaian Negara (BKN) membeber jumlah ASN mantan napi yang masih bertugas.
Di Bolmut 12 ASN, Boltim 8 ASN, Bolsel 5 ASN, Bolmong 3 ASN, dan Kottamobagu 1 ASN.
BKN telah memerintahkan semua daerah untuk memberhentikan ASN mantan napi. Pasalnya, jika kepala daerah tidak memecat ASN tersebut, maka akan menjerumuskan lagi para ASN tersebut ke masalah lain.
ASN bersangkutan akan kena Tuntutan Ganti Rugi (TGR). BKN sudah bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menelusuri kerugian negara.
“Korupsi itu masuk dalam tindak pidana kejahatan jabatan. Jadi, tak akan ada kompromi,’’ tegas Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, English Nainggolan, dilansir tribunnews.com Jumat (12/1/2017).
“Putusan pemecatan berlaku surut sesuai dengan waktu putusan perkaranya incracht. PNS yang pernah menjadi narapidana hingga sekarang masih menerima gaji, tunjangan dan lainnya, maka yang bersangkutan bisa kena tuntutan ganti rugi (TGR), karena menerima sesuatu yang sudah bukan menjadi haknya,’’ tambah Nainggolan.
PIhaknya telah meminta BPK untuk melakukan audit terhadap PNS yang pernah menjadi napi kasus korupsi.
Dia memprediksi untuk membayar gaji, tunjangan dan perjalanan dinas para ASN mantan napi tersebut, negara mengahabiskan anggaran ratusan juta- miliaran rupiah pertahun.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kotamobagu, Sahaya Mokoginta, mengatakan sedang menelusuri satu ASN mantan napi yang dimaksud oleh BKN tersebut.
“Kami cek dulu. Tentu kalau sudah ditemukan langsung diproses,” tegas Sahaya. (trm/vdm)
Sumber: tribunnews. com
