Menu

Mode Gelap

Berita Bolsel

Penilaian KPK, Bolsel Masuk 50 Besar Kabupaten Bebas Korupsi


9 Des 2018 14:43 WITA


 Penilaian KPK, Bolsel Masuk 50 Besar Kabupaten Bebas Korupsi Perbesar

BOLSEL– Meski sebagai daerah baru, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) satu- satunya kabupaten yang masuk progress dalam Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Korsupgah) KPK.

Berdasarkan situs https://korsupgah.kpk.go.id/ dari 542 kabupaten, Bolsel masuk rangking 44 dalam mewujudkan Bolsel menjadi kabupaten yang bersih dari korupsi.

Terhitung 5 Desember 2018, Kabupaten paling Selatan di BMR ini berada diurutan 44 dari 542 kabupaten. Jika dilihat hanya Bolsel yang mampu mencapai progress dari beberapa indikator yang ada.

Ini prestasi yang luar biasa bagi Bolsel. Ini juga berkat kerja keras dan kerja nyata. Bahwa Pemerintah sedang bekerja,” ujar Bupati Bolsel Iskandar Kamaru.

Iskandar menuturkan, dua tahun lalu, persisnya Bolsel belum masuk dalam peringkat atau masuk dalam nominasi indikator yang ditentukan. Tapi kali ini Bolsel mampu buktikan.

Dia tidak memungkiri bahwa sudah banyak kemajuan dan capaian yang berhasil dilakukan oleh semua jajaran.

“Kemajuan inovasi-inovasi berbasis IT yang saat ini berhasil dibangun, harus dipelihara dan dijaga dengan hati. Ini harus lebih kita tingkatkan lagi,” ujar Iskandar.

Selain itu, melalui berbagai terobosan dan upaya yang sungguh-sungguh, Bolsel mampu membalikkan persepsi negatif yang timbul di Bolsel.

“Ini merupakan prestasi luar biasa, yang membuktikan bahwa Bolsel mempunyai kesungguhan yang luar biasa. Bapak Hi Herson Mayulu mampu membalikkan persepsi yang ada selama ini dihembuskan,” ujarnya.

Iskandar menyampaikan ucapan terimakasih kepada Satgas Korsupgah KPK yang terus mendorong dan membimbing Pemkab Bolsel dalam melaksanakan good governance dan clean governance.

Iskandar berjanji, pelaksanaan e-planning dan e-budgetting, pengadaan barang dan jasa, penguatan layanan perizinan terpadu, manajemen SDM, penguatan inspektorat, optimalisasi pendapatan daerah, pembenahan aset, percepatan peraturan daerah RTRW Bolsel, serta partisipasi public akan terus dipacu.

“Kesembilan indikator itu merupakan salah satu syarat untuk menuju Korsupgah KPK yang lebih mantap,” katanya.

Iskandar mengakui kondisi masyarakat juga harus ikut membantu untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Karena tidak mungkin pemerintahan yang baik dan bersih bisa terwujud kalau lingkungannya tidak bersih.

Ditegaskan, lingkungan harus bersih dan masyarakat juga harus bersih, termasuk system yang harus diperbaiki sehingga peluang untuk bisa terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) itu bisa diminimalisir dengan system yang telah dibuat,” pungkasnya. (ahr)

Artikel ini telah dibaca 41 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Mantapkan Persiapan Pemilu 2024, Ketua DPC PDIP Bolsel Ikuti Bimtek

21 Januari 2024 - 12:53 WITA

Kasus Pembunuhan di Desa Motandoi, Pengacara Korban: Para Pelaku Bisa Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana!

25 Desember 2023 - 10:59 WITA

Diskominfo Bolsel Sosialisasi Pengunaan Aplikasi Pinahangi

10 November 2023 - 17:42 WITA

Pemkab Bolsel Gelar Kegiatan Penginputan RUP APBD-P 2023 dan Pencatatan Realisasi Non Tender Pada Aplikasi SPSE 4.5

13 September 2023 - 18:15 WITA

Usung Bolsel One Stop Adventures, Bupati Iskandar Promosikan Pariwisata di Jakarta

9 September 2023 - 23:14 WITA

Bupati Iskandar Kamaru Buka Bimtek SAKIP Tahun 2023

15 Juni 2023 - 20:08 WITA

Trending di Advertorial