PALEMBANG, kroniktotabuan.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Musi Banyuasin (Muba), Apriyadi, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pertanahan dan Tata Ruang di Provinsi Sumatera Selatan di Ruang VIP Sriwijaya 2 Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin Palembang, Kamis (9/10/2025).
Rakor dipimpin langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid dan Gubernur Sumsel, Herman Deru, serta diikuti Kepala Daerah se-Sumatera Selatan.
Turut mendampingi Sekda Muba yakni Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR, Arwin. Dalam kesempatan itu, Sekda Apriyadi melaporkan langsung Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 2026 mendatang serta sejumlah persoalan yang dihadapi Kabupaten Muba termasuk persoalan Kawasan Hutan.
“Ada beberapa permasalahan yang dihadapi terkait rencana kegiatan RDTR di Muba terutama persoalan masih banyaknya Desa dan Kelurahan di Muba yang ada di dalam Kawasan Hutan,” jelas Apriyadi.
Ia merinci, adapun permasalahan yang dihadapi di antaranya permasalahan batas administrasi Kabupaten Muba dengan Muratara terkait penyelesaian RTRW Kabupaten Muba, permasalahan perbedaan luasan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) Muba dengan Provinsi Sumsel
“Kemudian, terdapat perbedaan batas administrasi Desa dari BIG dengan kondisi eksisting lapangan,” urainya.
Kemudian, secara administrasi masih terdapat Desa atau Kelurahan yang berada dalam kawasan hutan, masih banyak pemukiman masyarakat dan lahan usaha masyarakat di dalam Kawasan Hutan.
“Lalu, masih banyaknya kondisi infrastruktur Pemerintah dalam Kawasan Hutan, dimana Kawasan hutan di Muba ada seluas 646.906.03 hektar atau 44.07 persen dari luas Kabupaten Muba,” terangnya.
Apriyadi berharap, agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang bisa memberikan solusi terkait permasalahan tersebut. “Dimana berdasarkan data BIG terdapat 115 Desa dan Kelurahan di Muba masih dalam Kawasan Hutan,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti semua laporan dari Kabupaten/Kota di Sumsel. “Nanti akan dipelajari, semua laporan akan kami tindaklanjuti segera,” ucapnya.
Ia mengapresiasi, kepada Pemerintah Kabupaten Kota di Sumsel yang sangat pro aktif untuk menuntaskan persoalan agraria di wilayah masing-masing.(Fitriana)
