BOLMONG– Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow akan melalukan proses lelang aset berupa kendaraan roda dua dan roda empat pada September mendatang.
Sekertaris Daerah, Tahlis Gallang mengatakan, saat ini sedang dilakukan penilaian untuk penarikan berbagai aset baik yang sudah rusak maupun yang masi bisa digunakan. Apalagi yang masih berada di pihak ketiga. “Semua kendaraan dinas kami tarik, baik yang masi bisa jalan maupun tidak jalan. Dan pekan depan sudah mulai penilaian,” kata Tahlis.
Lanjutnya, setelah penilaian ini selesai, maka langsung dilakukan pelelangan. “Target kami September sudah dilelang, baik aset jalan maupun tidak jalan. Dan dilihat mana yang masi bisa dilelang, itu sudah penghapusan,” ujarnya.
Untuk itu pihaknya mengimbau, kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar segera melaporkan setiap aset yang akan dilelang. “Saya minta harus segera memberikan laporan setiap aset. Sedangkan yang memiliki kendaraan dinas lebih dari satu agar segera dikembalikan,” tegasnya.
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Daerah BKD (Badan Keuangan Daerah) Bolmong, Fanny Irawan Popitod menjelaskan, saat ini baru masuk pada tahap penilaian. Nanti tindak lanjut setelah proses penilain selesai, ada mekanismenya untuk pelelangan umum maupun pelelangan terbatas. “Kami nilai terdiri dari barang inventaris, kendaraan roda dua, roda empat, roda enam dan alat berat, serta bongkahan bangunan gedung. Itu yang kami nilai saat ini,” ungkapnya.
Dia mengatakan, saat ini sedang melakukan konsolidasi dengan pihak SKPD terhadap penilaian berbagai aset di tiap dinas. “Kami masih akan melakukan konsolidasi dengan SKPD, masi dilihat barangnya. Dan penilaian ini dalam rangka penghapusan. Kami nilai dulu baru dihapus, untuk barang inventaris ada 11 SKPD yang dinilai,” jelasnya.
Untuk bongkahan bangunan gedung ada 12 bangunan, masing-masing bangunan kantor dan sekolah. Untuk roda empat 70 kendaraan, roda dua 232 kendaraan serta alat berat ada empat unit. “Ini masih data iyang kami nilai. Dan kami berharap minggu ini ada peran proaktif dari tiap SKPD terhadap penilaian ini,” katanya.
Bagi SKPD yang tidak melaporkan aset yang akan dilelang atau tidak menyerahkan ke Pemkab, akan diberi sangsi tegas. “Kami minta barang itu harus ada dan dikembalikan kepada pemda. Kami tegaskan jika penilaian ini akan dilakukan kemudian aset ini tidak ada dan tidak dikembalikan, maka nantinya akan ada tindakan tegas,” pungkasnya. (ahr)
