Penarikan Retribusi Parkir di Kotamobagu (Sering) Tak Sesuai Perda

KOTAMOBAGU– Di pusat Kotamobagu terdapat enam pos penarikan retribusi parkir. Penarikan retribusi masih mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kotamobagu sudah melakukan revisi Perda tersebut. Namun sampai saat ini belum berlaku karena masih penomoran di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Bahkan prosesnya masih lama karena setelah itu revisi Perda itu masih harus dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri.

Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ,) Dinas Perhubungan (Dishub) Kotamobagu, Hisam Paputungan, mengatakan bahwa yang dilakukan saat ini baru sebatas sosialisasi di seluruh pos parkir.

“Supaya ketika Perda baru diundangkan seluruh masyarakat Kotamobagu telah mengetahui biaya retribusi parkir baru,” ujar Hisam belum lama ini kepada wartawan.

Soal tarif parkir, rupanya banyak pengendara di Kotamobagu tidak tahu menahu soal berapa besaran retribusi setiap melewati pos parkir.

Pengendara sepeda motor, bentor (roda tiga), dan mobil barang pikap sering jadi korban karena salah memberi jumlah retribusi saat melewati pos parkir. Penjaga pos juga kerap tak jujur karena tidak memberikan uang kembalian kepada pengendara.

“Harusnya kalau retribusi sepeda motor hanya Rp500, kalau pengendara kasih Rp1.000 kembalikan sisanya lagi Rp500. Penjaga pos jangan pukul diam saja. Begitu juga dengan bentor yang harusnya hanya Rp300, jangan ditarik Rp500,” kata sejumlah pengendara yang ditanyai wartawan soal besaran retribusi parkir, Senin (19/8/2019).

“Beberapa kali saya lewat pos parkir, kasih uang Rp2.000, kembaliannya Rp1.000 saja. Apalagi kalau cuma kasih Rp1.000, tidak ada lagi kembaliannya. Saya baru tahu kalau tenryata tarif pikap hanya Rp700,” ungkap Herdy, salah satu pengendara mobil barang pikap. (zha)

Tarif Parkir Sesuai Perda Nomor 5 Tahun 11 dan Tarif Baru Dalam Revisi Perda yang Belum Berlaku: